IDI dan Kebijakan Gigi Digital: Revolusi Kedokteran Gigi yang Terlupakan?

Gelombang digitalisasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia kedokteran. Namun, ketika kita berbicara tentang kebijakan kesehatan digital di Indonesia, fokus seringkali tertuju pada integrasi rekam medis elektronik, telemedicine untuk penyakit umum, atau aplikasi kesehatan berbasis seluler. Revolusi kedokteran gigi digital, dengan segala potensinya, tampaknya masih menjadi narasi yang kurang mendapatkan perhatian yang sepadan dalam agenda kebijakan kesehatan nasional, termasuk mungkin di mata Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara umum.

Lanskap Kedokteran Gigi Digital yang Berkembang Pesat

Padahal, transformasi digital dalam kedokteran gigi (dental digital) telah membawa perubahan signifikan dalam praktik sehari-hari. Teknologi seperti pemindai intraoral, desain dan manufaktur berbantuan komputer (CAD/CAM), pencetakan 3D untuk pembuatan model dan alat restorasi, radiografi digital dengan dosis rendah, hingga perangkat lunak manajemen praktik gigi telah meningkatkan efisiensi, presisi, dan kenyamanan bagi dokter gigi dan pasien. Telekonsultasi gigi dan telediagnosis juga mulai menunjukkan potensi dalam menjangkau pasien di daerah terpencil.

Mengapa Kurang Mendapatkan Sorotan Kebijakan?

Beberapa faktor mungkin menyebabkan kebijakan gigi digital kurang mendapatkan sorotan yang sama dibandingkan inisiatif digital di bidang kedokteran umum:

Fokus Tradisional Kebijakan Kesehatan: Kebijakan kesehatan seringkali lebih terfokus pada penyakit sistemik dan upaya promotif-preventif yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas. Kesehatan gigi, meskipun penting, terkadang dianggap sebagai isu yang lebih individual atau kosmetik.
Persepsi Biaya dan Akses: Implementasi teknologi digital di klinik gigi memerlukan investasi awal yang signifikan, yang mungkin dianggap sebagai hambatan bagi praktik skala kecil atau di daerah dengan sumber daya terbatas. Kekhawatiran akan kesenjangan akses terhadap teknologi ini juga bisa menjadi pertimbangan.
Kurangnya Kesadaran dan Data: Mungkin belum ada data yang komprehensif mengenai adopsi teknologi gigi digital di Indonesia, manfaatnya terhadap kualitas layanan dan efisiensi, serta potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa data yang kuat, sulit untuk mendorong kebijakan yang spesifik.
Fokus IDI yang Lebih Luas: Sebagai organisasi yang menaungi seluruh dokter di Indonesia, IDI mungkin memiliki prioritas kebijakan yang lebih luas, mencakup isu-isu yang dianggap lebih mendesak atau berdampak pada seluruh anggota.

Peran Potensial IDI dalam Kebijakan Gigi Digital

Meskipun demikian, IDI memiliki peran penting yang dapat dimainkan dalam mendorong adopsi dan integrasi kebijakan gigi digital:

Penyusunan Standar dan Pedoman: IDI dapat bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan organisasi profesi terkait untuk menyusun standar praktik dan pedoman penggunaan teknologi digital dalam kedokteran gigi, termasuk aspek keamanan pasien, etika penggunaan data, dan interoperabilitas sistem.
Advokasi untuk Pelatihan dan Pendidikan: IDI dapat mendorong integrasi kurikulum kedokteran gigi dengan keterampilan digital yang relevan dan mendukung program pelatihan berkelanjutan bagi dokter gigi dalam penggunaan teknologi baru.
Fasilitasi Kolaborasi: IDI dapat memfasilitasi kolaborasi antara dokter gigi, pengembang teknologi, dan pemerintah untuk mengembangkan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Indonesia.
Peningkatan Kesadaran: IDI dapat menggunakan platformnya untuk meningkatkan kesadaran di kalangan dokter gigi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum tentang manfaat dan potensi kedokteran gigi digital.
Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan kajian dan data yang ada, IDI dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait insentif untuk adopsi teknologi gigi digital, integrasinya dalam sistem kesehatan nasional, dan perlindungan data pasien.

Kesimpulan: Saatnya Memberikan Perhatian yang Layak

Revolusi kedokteran gigi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan gigi di Indonesia. Meskipun mungkin belum menjadi fokus utama dalam kebijakan kesehatan digital secara nasional, IDI memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa inovasi ini tidak “terlupakan”. Dengan keterlibatan aktif dalam penyusunan standar, advokasi pendidikan, fasilitasi kolaborasi, dan peningkatan kesadaran, IDI dapat membantu mengintegrasikan kedokteran gigi digital ke dalam agenda kebijakan kesehatan yang lebih luas, membawa manfaat bagi dokter gigi dan seluruh masyarakat Indonesia. Sudah saatnya revolusi ini mendapatkan perhatian yang layak.